Suroto: Melawan Welfare State or Negara Kesejahteraan

HARMASNEWS - Pada tanggal 12 Januari 2023 lalu Blok Politik Pelajar (BPP) dan LSM LOKATARU mengadakan debat terbuka antara penulis dengan perwakilan Partai Buruh yang disiarkan secara langsung oleh Channel Indoprogress TV.

Dalam debat, Partai Buruh diwakili oleh saudara M. Ridho, staf khusus ideologi dari Partai Buruh. 

Debat menyoal tulisan pendek penulis versi status sosial media dengan judul " Matinya Perjuangan Kepentingan Buruh".

Dimana inti isi tulisan tersebut berisi kritik penulis terhadap Partai Buruh yang menaruh slogan di benderanya "Negara Kesejahteraan", kadang ditulis " Welfare State", yang bercita cita mewujudkan konsep negara kesejahteraan. 

Penulis sangat prihatin, bagaimana Partai Buruh kita itu secara lengah dan gegabah langsung saja menerima konsep Welfare State atau Negara Kesejahteraan.

Sistem yang tidak cocok untuk Indonesia dan visi perjuangan buruh sejati. Selain tentu bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.  

Dalam tulisan tersebut, penulis menganggap bahwa sistem Negara Kesejahteraan itu adalah sistem neo - kapitalisme yang intinya tidak sesuai dengan basis sosio-kultural historis bangsa Indonesia dan tidak sesuai dengan Konstitusi kita yang menganut sistem demokrasi ekonomi. 

Konsep negara kesejahteraan awalnya dipromosikan oleh Paus Leo XIII dengan ensikliknya yang terkenal " Rerum Novarum" ( Revolusi Baru) yang intinya mendorong agar negara mengambil peran aktif untuk melakukan promosi sosial kepada warganya agar terbebas dari penderitaan akibat perangai sistem kapitalisme yang sangat parah.

Hal mana akhirnya menjadi dasar lahirnya Ajaran Sosial Gereja.

Esping Anderson ( 1990) menyebut negara kesejahteraan itu konsep yang mengacu pada peran negara yang aktif mengelola dan mengorganisir perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggungjawab untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dalam tingkat tertentu bagi warganya.