• Selasa, 4 Oktober 2022

Soal Surat Edaran Mendagri, M Rizal Fadillah Menilai Langkah yang Otoriter

- Senin, 19 September 2022 | 10:25 WIB
M Rizal Fadillah, pemerhati politik kebangsaan. (Foto: Dok Pribadi)
M Rizal Fadillah, pemerhati politik kebangsaan. (Foto: Dok Pribadi)

HARMASNEWS - Satu langkah untuk membangun pemerintahan otoriter tengah dijalankan melalui Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Karnavian, Demikian dikatakan M Rizal Fadillah, pemerhati politik dan kebijakan yang diterima Harmasnews, Senin 19 September 2022.

M Rizal Fadillah menjelaskan Keluar Surat Edaran (SE) No 821/5292/SJ tanggal 14 September 2022 yang membolehkan Pelaksana Tugas (Pt), Penjabat (Pj), maupun Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah tanpa persetujuan tertulis Mendagri melakukan mutasi atau pemberhentian ASN bila melanggar disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum.

Aneh dan diduga memiliki motif politik tinggi dengan keluarnya Surat Edaran Mendagri di tengah kritik publik.

HARMASNEWS - Satu langkah untuk membangun pemerintahan otoriter tengah dijalankan melalui Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Karnavian,Demikian dikatakan M Rizal Fadillah, pemerhati politik dan kebijakan yang diterima Harmasnews, Senin 19 September 2022.

M Rizal Fadillah menjelaskan Keluar Surat Edaran (SE) No 821/5292/SJ tanggal 14 September 2022 yang membolehkan Pelaksana Tugas (Pt), Penjabat (Pj), maupun Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah tanpa persetujuan tertulis Mendagri melakukan mutasi atau pemberhentian ASN bila melanggar disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum.

Aneh dan diduga memiliki motif politik tinggi dengan keluarnya Surat Edaran Mendagri di tengah kritik publik.

Bagaimana mungkin adanya ratusan Kepala Daerah baik Gubernur atau Bupati/ Walikota yang ditunjuk langsung oleh Presiden atau Mendagri tanpa proses pemilihan? Demokrasi yang dihancurkan.

Motif politik itu tidak bisa dilepaskan dari persiapan, termasuk rekayasa, untuk Pemilu tahun 2024.

Adalah pembohongan publik alasan bahwa perlunya "tanpa persetujuan tertulis" Mendagri karena "persetujuan tertulis" akan memperlambat proses pengambilan keputusan.

Lalu bagaimana Surat Edaran dapat disamakan dengan "persetujuan tertulis" secara umum ? Hukum Administrasi yang diabaikan bahkan diinjak injak.

Halaman:

Editor: Cokie Sutrisno

Sumber: M Rizal Fadillah/Pemerhati Politik dan Kebijakan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

M Rizal Fadillah : Nadiem Menteri Gagal, Pecat Saja

Kamis, 29 September 2022 | 12:25 WIB

M Rizal Fadillah : Dewan Jenderal vs Dewan Kopral

Kamis, 29 September 2022 | 12:08 WIB

M Rizal Fadillah : Benteng Itu Akan Bobol Juga

Kamis, 22 September 2022 | 12:16 WIB

Ketika Bjorka dan Bambang Tri Tekan Jokowi

Selasa, 13 September 2022 | 10:16 WIB
X