• Selasa, 4 Oktober 2022

Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi di Purbalingga, Siapa Saja YangTerlibat

- Jumat, 23 September 2022 | 00:31 WIB
Badan Pusat Statistik (BPS) bergerak cepat menyikapi arahan Presiden RI pada saat penyerahan RUU APBN 2023 pada 16 Agustus 2022 lalu yakni dengan registrasi sosial ekonomi  (Foto : Kominfo Purbalingga )
Badan Pusat Statistik (BPS) bergerak cepat menyikapi arahan Presiden RI pada saat penyerahan RUU APBN 2023 pada 16 Agustus 2022 lalu yakni dengan registrasi sosial ekonomi (Foto : Kominfo Purbalingga )
 
HARMASNEWS - Badan Pusat Statistik (BPS) bergerak cepat menyikapi arahan Presiden RI pada saat penyerahan RUU APBN 2023 pada 16 Agustus 2022 lalu.
 
Pergerakan BPS diejawantahkan dengan melakukan pendataan awal registrasi sosial ekonomi 2022 dengan tujuan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan kepala BPS Purbalingga, Djulfikar Rizki saat menyampaikan laporan pada acara Rapat Koordinasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022.
 
Kegiatan tersebut dihadiri lintas sektor seperti Forkopimda, OPD dan para Camat di lingkungan Pemkab Purbalingga, Kamis 22 September 2022)di Bralink Hotel Purbalingga.

Djulfikar mengatakan, jumlah personel atau SDM yang dimiliki oleh BPS Purbalingga sangat terbatas sehingga membutuhkan tenaga eksternal yang akan melakukan pendataan awal pada tanggal 14 Oktober hingga pertengahan November 2022.
 
Seluruh sektor seperti Pemkab, Pemdes dan kelompok masyarakat lain akan sangat dibutuhkan agar diperoleh data awal yang valid sebelum diolah tahun 2023 mendatang.

"Kami hanya memiliki 34 personel. Sedangkan kami membutuhkan 1565 orang sehingga kami akan latih pada 23 September hingga 13 Oktober yang akan kami bagi menjadi beberapa kelompok,” katanya.

Pendataan kali ini secara umum menyasar kelompok masyarakat yang lebih luas dan spesifik. Sebagai contoh adalah mendata tuna wisma yang ada dengan variabel dan indikator pembentuk seperti apa seseorang mencapai tingkat ekonomi tertentu.

"Semoga ini bisa menjadi rujukan pengambil kebijakan untuk merancang dan mengambil keputusan khususnya bidang sosial dan ekonomi," ujarnya.

Bupati Purbalingga yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, R Imam Wahyudi menyatakan dukungannya terhadap program tersebut.
 
Pemkab siap berkolaborasi dan menyiapkan stakeholder seperti PKRT (Paguyuban Ketua RT), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) di Dinsosdaldukkbp3A dan elemen lainnya.

"Misalnya membutuhkan validasi NIK KTP, kami melalui Dinpendukcapil siap membantu. Dan tentu saja kami juga siap menggerakkan instansi yang lain," pungkasnya di Purbalingga.***

Editor: Muklas Hamidi

Sumber: Kominfo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pembangunan Talud Capai 5,2 Persen pada Pra-TMMD

Jumat, 30 September 2022 | 19:48 WIB
X